Dasar Hukum THR: Panduan Perusahaan Hindari Risiko

Sakura System Solution — 05 Jan 2026

Pendahuluan

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan salah satu kewajiban perusahaan yang memiliki konsekuensi hukum, finansial, dan reputasi. Bagi jajaran C-Level dan Human Resources, pemahaman mengenai dasar hukum THR menjadi krusial untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan sekaligus menjaga hubungan industrial yang sehat.

THR bukan sekadar kebijakan internal atau bentuk goodwill perusahaan, melainkan hak normatif karyawan yang diatur secara tegas oleh pemerintah.

Dasar Hukum THR di Indonesia

1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016

Regulasi utama yang mengatur THR adalah:

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan

Peraturan ini menegaskan bahwa:

Setiap perusahaan wajib memberikan THR keagamaan
THR diberikan kepada pekerja yang telah bekerja minimal 1 bulan secara terus-menerus
THR diberikan sesuai hari raya keagamaan masing-masing pekerja

Permenaker ini menjadi rujukan hukum utama dalam setiap sengketa atau pemeriksaan ketenagakerjaan terkait THR.

2. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan

Setiap tahun, menjelang hari raya keagamaan (terutama Idul Fitri), Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Edaran (SE) yang menegaskan kembali:

Kewajiban pembayaran THR
Batas waktu pembayaran (maksimal H-7 hari raya)
Larangan pembayaran THR secara dicicil
Mekanisme pengaduan karyawan

Walaupun bersifat surat edaran, SE ini memiliki kekuatan administratif dan menjadi dasar pengawasan oleh Disnaker.

Contoh resmi surat edaran 2025: klik di sini

Prinsip Hukum THR yang Perlu Dipahami Manajemen

Dari sudut pandang hukum dan governance, terdapat beberapa prinsip penting:

1. THR Bersifat Wajib

THR bukan bonus, bukan insentif, dan bukan kebijakan opsional.
Kondisi keuangan perusahaan tidak menghapus kewajiban pembayaran THR.

2. Berlaku untuk Semua Status Karyawan

Berdasarkan dasar hukum THR:

Karyawan tetap (PKWTT)
Karyawan kontrak (PKWT)
Karyawan paruh waktu

seluruhnya memiliki hak THR, selama memenuhi syarat masa kerja.

3. Tidak Dapat Digantikan dengan Fasilitas Lain

THR wajib dibayarkan dalam bentuk uang.
Tidak dapat digantikan dengan:

Bingkisan
Voucher
Benefit non-tunai

kecuali sebagai tambahan di luar kewajiban THR.

Konsekuensi Hukum Jika THR Tidak Dibayarkan

Bagi manajemen dan direksi, penting memahami bahwa pelanggaran THR dapat menimbulkan:

1. Denda Finansial

Denda sebesar 5% dari total THR yang wajib dibayarkan
Denda tidak menghapus kewajiban membayar THR

2. Sanksi Administratif

Mulai dari:

Teguran tertulis
Pembatasan kegiatan usaha
Penghentian sementara operasional
Pencabutan izin usaha

3. Risiko Reputasi dan Hubungan Industrial

Menurunnya kepercayaan karyawan
Potensi pengaduan ke Disnaker
Dampak negatif terhadap employer branding

Bagi C-Level, risiko ini bersifat strategis, bukan sekadar operasional HR.

Peran HR dan C-Level dalam Kepatuhan THR

HR

Memastikan interpretasi regulasi yang benar
Menyusun SOP dan perhitungan THR
Mengomunikasikan kebijakan secara transparan

C-Level

Menjamin alokasi anggaran THR
Mengambil keputusan yang sejalan dengan regulasi
Menjadi role model kepatuhan hukum

Kolaborasi HR dan manajemen puncak menjadi kunci untuk menghindari risiko hukum dan konflik internal.

Kesimpulan

Dasar hukum THR menempatkan THR sebagai kewajiban mutlak perusahaan yang tidak dapat dinegosiasikan. Kepatuhan terhadap regulasi THR bukan hanya soal menghindari sanksi, tetapi juga mencerminkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Bagi C-Level dan HR, pemahaman yang kuat mengenai dasar hukum THR adalah fondasi untuk pengambilan keputusan yang aman secara hukum, sehat secara organisasi, dan berkelanjutan secara bisnis.

Kelola THR dengan Aman, Akurat, dan Patuh Regulasi dengan SPISy by Sakura System Solutions

Pastikan perhitungan dan pembayaran THR perusahaan Anda sesuai dengan dasar hukum THR yang berlaku.
Dengan SPISy HRIS, HR dapat mengelola data karyawan, masa kerja, hingga payroll THR secara terintegrasi, transparan, dan minim risiko kesalahan.

Post Views: 1,280